Oleh: BMT AZKA Patuk | 16 Februari 2009

URGENSI REFORMULASI HUKUM ZAKAT

hukum-zakatAgama Islam yang dibawa oleh Muhammad sekitar empat belas abad silam merupakan sebuah sistem yang mengatur tata kehidupan manusia di muka bumi. Sebagai jalan hidup (way of life), Islam mengajarkan bahwa bumi yang dijadikan tempat hidup manusia telah ditundukkan oleh Allah dengan tujuan kemakmuran umat manusia itu sendiri. Sebagai ajaran jalan kehidupan manusia dengan tujuan kemakmuran bumi (rahmatan li al-alamin) tersebut, Islam secara garis besar terdiri dari tiga unsur ajaran pokok. Tiga unsur ajaran pokok tersebut adalah aqiah (teologi), syari’ah (ritual), dan akhlaq (moralitas). Tiga unsur pokok ajaran Islam ini pada masa nabi dikenal dengan istilah iman, islam, dan ihsan.
Masing-masing ajaran pokok di atas mempunyai cabang-cabang tersendiri yang merupakan penjabaran atasnya. Diantara cabang-cabang dari unsur Islam adalah syahadat (kesaksian akan keesaan Tuhan), shalat, zakat, puasa, dan haji. Dengan demikian zakat merupakan komponen dari unsur Islam yang sangat vital. Untuk memperjelas posisi ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya sebagai berikut;
Islam didirikan atas lima unsur, yaitu; besrsaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan haji bagi mereka yang mampu melaksanakannya, dan berpuasa di bulan Ramadlan (Muttafaq Alaih).
Para intelektual Islam (ulama’) telah sepakat bahwa aqidah (iman) dan akhlaq (moralitas) besifat konstan sedangkan syari’ah (Islam) yang terdiri dari ibadah dan mu’amalah bersifat dinamis. Aqidah dan akhlaq yang bersifat konstan tersebut tidak mengalami perubahan sedangkan syari’ah karena sifatnya yang dinamis tersebut ia selalu mengalami perubahan dan perkembangan dengan adanya perbedaan kondisi sosial dan letak geografis masyarakat Islam.
Bahkan bukan hanya itu, menurut Abdalla dkk (2003:1), Islam secara kesuluruhan merupakan suatu “organisme” yang hidup, sebuah ajaran dan agama yang selalu berkembang sesuai denyut nadi perkembangan manusia itu sendiri. Sebaliknya, Islam bukanlah sebuah monumen mati yang telah dipahat pada abad ketujuh masehi lalu yang tidak dapat disentuh perubahan sejarah manusia.
Dengan demikian, jelaslah bahwa pada dasarnya Islam sangat menerima perubahan terlebih sebagaimana yang telah sisepakati intelektual Islam tersebut di atas. Karena sifat syari’at yang selalu menerima perubahan ini, maka ia bersifat komprehensif. Artinya, bahwa Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik itu hubungan vertikal (manusia dengan tuhannya) juga hubungan horizontal (antar sesama manusia itu sendiri). Sifat syari’at Islam yang selalu menerima perubahan itu disebut juga dengan sifat universal yang dalam bahasa Qur’an disebut dengan rahmatan li al-alamin. Universalitas itu kemudian nampak jelas secara khusus dalam bidang mu’amalah (sosial). Selain itu, karena fleksibilitasnya bidang mu’amalah ini, Islam tidak membeda-bedakan manusia dengan berbagai perbedaan yang ada, namun sebaliknya mengganggap bahwa manusia mepunyai hak yang sama. Oleh karena itu dalam bidang muamalah, Islam mengenal sitilah tsawabit wa mutaghayyirat (principles and variables), yaitu hal-hal yang bersifat baku dan yang selalu menerima perubahan.
Di sisi lain, zakat sebagai suatu komponen ibadah yang bersifat horizontal, walaupun pada dasarnya bersifat vertical, menurut para pemikir Islam sangat menerima sifat perubahan dan dinamisasi. Sehingga terjadi berbagai penyesuaian seperti zakat fitrah yang dapat dibayar dengan beras walaupun pada dasarnya secara tekstual harus di bayar dengan kurma. Hal ini menunjukkan bahwa zakat juga merupakan ibadah yang bersifat sangat dinamis dan universal. Zakat walaupun pada dasarnya berbentuk ibadah yang bersifat vertikal, namun jika dilihat dari tujuannya zakat juga sangat bersifat horizontal. Karena sifatnya yang demikian ini, maka zakat secara prinsip bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan manusia dan mengandaikan pemerataan keadilan atas suatu perolehan kekayaan seseorang.
Mulkhan (2002: 265) menyatakan bahwa ibadah zakat mempunyai maksud utama dalam pemerataan keadilan distribusi kepemilikan harta dan hilangnya masyarakat yang selalu menderita kelaparan dan kemiskinan. Hal ini dibuktikan bahwa mereka yang menerima zakat dalam posisi pertama adalah fakir dan miskin.
Dari sini semakin jelas bahwa tujuan utama ibadah zakat sangat bersifat humanis yaitu terciptanya keadilan sosial di masyarakat. Bahkan bukan hanya dengan zakat saja Islam memerintahkan umatnya untuk selalu berbuat adil. Dalam aspek lain, Islam sebagai agama yang bersifat teohumanistik ini sangat menekankan keadilan sosial. Sebagai bukti adalah bahwa mayoritas fuqaha’ (pakar hukum Islam) bersepakat bahwa tujuan utama syari’at (maqasid as-syari’ah) adalah terciptanya keadilan sosial. Selain itu sangat banyak teks-teks suci (baca: nash) yang memerintahkan agar manusia selalu menciptakan keadilan sosial di masyarakat. Diantaranya adalah teks suci yang memerintahkan bahwa orang yang beriman hendaknya selalu berlaku adil pada setiap makhluk lainnya dan bahwa keadilan itu lebih cederung pada sifat ketaqwaan dan berbagai pernyataan teks suci lainnya (Engineer, 1999: 58).
Berkaitan dengan ibadah zakat ini, pemerintah negara Indonesia tidak menjalankannya secara maksimal. Hal ini berbeda dengan negara-negara Islam – khususnya negara-negara Arab – dimana pemerintah mengelola dengan baik ibadah zakat. Namun demikian, pemerintah Indonesia dengan adanya Departemen Agama, pengelolaan zakat telah sampai dibentuknya Undang-Undang yang mengaturnya. Namun demikian, Undang-undang tersebut mengatur tata cara pengelolaan zakat dan bukan mengatur ketentuan hukum zakatnya. Departemen Agama sebagai unsur pemerintah yang menangani kewenangan bidang keagamaan hanya menentukan hukum zakat sebagai hasil keputusan bersama dengan Menteri Dalam Negeri saja. Walaupun demikian kiranya keputusan bersama tersebut dapat dijadikan sedikit patokan hukum zakat di Indonesia sampai saat ini.
Dari tabel hasil keputusan bersama Mentri Agama dan Menteri Dalam Negeri tersebut dijelaskan bahwa secara umum harta yang dikenai zakat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis tersebut adalah;
1.       Tumbuh-tumbuhan
2.       Emas dan perak
3.       Perusahaan perdagangan, pendapatan dan jasa
4.       Binatang ternak
5.       Penghasilan tetap
6.       dan zakat fitrah.
Jenis tumbuh-tumbuhan ditentukan bahwa nishabnya setara dengan 750 kg beras dengan tarif (prosentase) zakatnya sebesar 5-10% dan dikenakan setiap panen. Sedangkan kategori selain itu, minus zakat fitrah dan kekayaan ternak ditentukan bahwa nishabnya seharga 94 gram emas murni dengan besar tarif (prosentase) zakatnya 2,5% dan dikenakan setiap tahun satu kali.
Dari ketentuan ini jika diamati secara teliti akan didapati penjabaran untuk perbandingan sebagai berikut;
1.       Ketentuan nishab zakat tumbuh-tumbuhan adalah 750 kg beras dengan harga per kilogram secara rata-rata di Indonesia adalah Rp. 3.000.- sehinga secara nominal besaran nishabnya adalah Rp. 2.250.000.-. Dengan demikian zakat terhutang dari nishab ini jika diandaikan tarifnya 5% maka 5% x Rp. 2.250.000.- sama dengan Rp. 112.500.-.
2.       Ketentuan nishab zakat selain tumbuh-tumbuhan minus zakat fitrah dan ternak adalah seharga 94 gram emas murni dengan standar harga pasar di Indonesia per gram (misalnya) Rp. 80.000.-. Jika 94 gram emas murni tersebut dinominalkan maka harganya adalah Rp. 7.520.000.-. Adapun tarif zakatnya adalah 2,5%, dengan demikian jika kekayaan seseorang seharga Rp. 7.520.000.- maka beban zakatnya adalah Rp. 188.000.-.
Adapun ketentuan tersebut tidaklah bersifat baku, sehingga masih memungkinkan seseorang menggunakan ketentuan lain yang diambil dari ketentuan hukum zakat hasil karya para pakar hukum Islam (baca: fuqaha’). Namun dari ketentuan zakat yang ada di Indonesia secara keseluruhan tidak jauh berbeda dengan ketentuan zakat hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas.
Di sisi lain, melihat beberapa aspek sosial masyarakat Indonesia, dimana mayoritas masyarakat Indonesia menggeluti dunia pertanian. Mereka yang bertani rata-rata kehidupannya di masih di bawah garis kemiskinan sedangkan para pengusaha atau pemilik modal jumlahnya walaupun tidak banyak namun jika dikenai zakat juga sangat besar dan signifikan.
Melihat aspek-aspek sosial yang demikian dan dengan mengaitkannya dengan persoalan di mana agama secara umum selalu digunakan oleh elit borjuis untuk menjaga sistem borjuasi mereka dengan tidak memberikan ruang gerak sama sekali bagi kaum proletar untuk mendapatkan peluang yang sama. Hal ini jika dipandang dari sudut “teologi kiri” sangat jauh dari tujuan agama yang selalu mengandaikan pembelaan dan pembebasan kaum tertindas di mana itu merupakan tujuan utama zakat.

Daftar Pustaka
Abdalla, Ulil Absar (ed). 2003. Islam Fundamental dan Islam Liberal. Yogyakarta:
Antonio, Syafi’i. 2001. Teori dan Praktek Bank Syari’ah di Indonesia. Jakarta: Tazkia Press.
Mulkhan, Abdul Munir. 2002. Teologi Kiri (Landasan Gerakan Membela Kaum Mustadl’afin). Jogjakarta: Kreasi Wacana.
Engineer, Ali Asghar. 1999. “Teologi Pembebasan” terjemahan Agung Prihantoro, dari Islam and Liberation Theology. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Oleh: Imam Muttaqien, SHI.
Sekretaris Eksekutif ISES Consulting Al Ikhlas Group Yogyakarta


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: